JAKARTA, KOMPAS.TV - Tiga bulan ke depan menjadi masa penentu ekonomi Indonesia. Untuk memutar ekonomi, pemerintah bakal royal belanja.
Namun, pengawasan anggaran pemerintah, tak boleh sedikit pun lengah, karena hantu korupsi masih bercokol.
Belanja pemerintah bakal digeber habis-habisan. Tujuannya, mengungkit ekonomi sepanjang Juli hingga september mendatang, sebagai titik balik pemulihan ekonomi, karena sulit menggantungkan ekonomi pada investasi dan sektor swasta, kala pandemi.
Di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden pun menyentil daerah dengan penyerapan belanja modal yang rendah.
Sudah memasuki Juli, setidaknya ada lima daerah yang realisasi belanja modalnya di bawah sepuluh persen dari total anggaran.
Nama Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara serta Aceh, masuk dalam radar Presiden.
Belanja modal pemerintah pusat pun, disorot presiden setiap harinya. Hingga Mei 2020, baru 16,1-4 persen, anggaran belanja modal yang terealisasi, atau senilai 26,9-4 triliun rupiah.
Belanja di luar pengeluaran rutin pemerintah ini, sangat diharapkan mampu memutar konsumsi di masyarakat.
Namun, tak sekadar adu cepat. Menghabiskan anggaran pemerintah, bisa mengundang hantu korupsi.
Forum Indonesia untuk transparansi anggaran, Fitra, menyebut sistem pengadaan barang dan jasa perlu diawasi ketat.
Potensi korupsi perlu diminimalkan. Fitra melihat pengadaan rapid test dan politisasi bansos, dapat menjadi celah korupsi.
Senada dengan itu, pihak kepolisian kini tengah menyelidiki 55 kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait dana bantuan sosial.
