MetroTV, Isu Cawe-cawae presiden Joko Widodo dalam proses pemilihan presiden tampaknya telah menunjukkan wujudnya dengan terbentuknya koalisi besar partai politik pengusung pemerintah. Koalisi yang didasari kepentingan Kontestasi Pilpres 2024 dengan kandidat calon Presiden Prabowo Subianto.

Koalisi terdiri dari gabungan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar dan Partai Amanat nasional sangat kental dengan nuansa orkestrasi dari Presiden Jokowi. Tidak hanya publik, sejumlah pakar politik pun sangat yakin bahwa koalisi ini wujud dari impian Jokowi.

Dengan bergabungnya PAN dan Golkar maka koalisi pendukung Prabowo ini mempunyai kekuatan suara cukup besar. Jika dilihat dari persentase masing-masing perolehan kursi parpol dalam Pemilu 2019, koalisi tersebut menguasai 46% kursi parlemen.

Persentase itu sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20% kursi di parlemen, seperti ditetapkan dalam Pasal 222 Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hampir dua kali lipat dibanding koalisi PDIP-PPP pengusung Ganjar Pranowo yang hanya 25,5%, serta Koalisi Perubahan untuk Persatuan pengsung Anies Baswedan yang terdiri dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS yang memiliki 28,35% kursi parlemen.

Jejak koalisi besar Prabowo memang sulit dilepaskan dari insiatif Jokowi. Deklarasi empat parpol itu mengindikasikan mesin politik di lingkaran istana sedang dijalankan sekaligus mempertegas positioning Jokowi yang mendukung Prabowo.

Embrio koalisi besar terbentuk sejak April 2023 lalu, saat pertemuan antara Presiden Jokowi bersama lima Ketua Umum (ketum) parpol yakni Prabowo, Zulkifli Hasan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Di titik inilah, sulit untuk tidak mengaitkan meleburnya Golkar-PAN tanpa hadirnya political endorsement istana. Bantahan lingkaran istana, termasuk dari Jokowi sendiri jelas tidak mencerminkan kemungkinan manuver-manuver di belakang layar.

Di atas panggung, jelas tidak mungkin bagi Jokowi secara vulgar mengarahkan ke mana arah capres-cawapres 2024. Terlebih, jika pasangan itu berbeda dengan arahan PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi.

Inilah yang menguatkan hadirnya kemungkinan orkestrasi Jokowi dilakukan di belakang panggung. Apalagi, pengakuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahwa dukungan Golkar atas seiizin Jokowi.

Jokowi semestinya tidak ikut campur dalam membangun sebuah koalisi. Pencalonan capres/cawapres mutlak merupakan otoritas partai politik. Jokowi mestinya paham kedaulatan parpol menentukan capres-cawapres dijamin oleh konstitusi.

Yakni pada pasal 6A ayat (2) UUD 1945 diatur ketentuan bahwa calon presiden dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol.

Jokowi seharusnya cukup bertindak memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, fair serta jujur dan adil. Setelah dua periode, sudah saatnya bagi Jokowi meninggalkan panggung politik secara bermartabat.

Cawe-cawe dalam pencapresan jelas tidak elok di mata rakyat, apalagi bertindak lebih jauh untuk mengatur siapa yang harus menang pada Pilpres 2024. Jangan hanya karena programnya yang belum tercapai diteruskan pemerintahan mendatang, konstitusi diterabas.

#jokowi #koalisi #prabowo #pemilu #Metrotv #topreviewmetrotv
-----------------------------------------------------------------------

Follow juga sosmed kami untuk mendapatkan update informasi terkini!


Website: [ Ссылка ]
Facebook: [ Ссылка ]
Instagram: [ Ссылка ]
Twitter: [ Ссылка ]
TikTok: [ Ссылка ]
Metro Xtend: [ Ссылка ]

свернуть