JAKARTA, KOMPAS.TV - Mahasiswa berunjuk rasa di sekitar gedung KPK, Jakarta.
Mereka menuntut pembatalan pemecatan Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK lainnya.
Polisi meminta mahasiswa tidak berkerumun, dalam menyampaikan aspirasinya.
Aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dan polisi.
Mahasiswa mencoba masuk ke halaman Gedung KPK untuk menyampaikan aspirasinya.
Namun polisi membuat barikade, dan terus meminta mahasiswa mematuhi protokol kesehatan.
Di antaranya untuk tidak berkerumun.
Baca Juga Mahasiswa Pertanyakan Integritas KPK, Stafsus Mensesneg: KPK Masih Terus Bekerja Berantas Korupsi di [ Ссылка ]
Polisi terus meminta agar mahasiswa tertib menggelar aksi di KPK.
Unjuk rasa ini digelar badan eksekutif mahasiswa, BEM se-Indonesia.
Mereka menuntut pembatalan pemecatan Novel Baswedan dan 50an pegawai KPK lainnya, karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Pengunjuk rasa juga meminta ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya.
Mahasiswa mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Dalam tuntutannya, mahasiswa ingin bertemu pimpinan KPK, namun hal itu tidak terjadi, karena ketua KPK sedang berada di luar kota.
Lalu seperti apa pemerintah menanggapi soal demo mahasiswa terkait pemecatan pegawai KPK?
Kita bahas bersama narasumber kita, Humas Gerakan Selamatkan KPK, Joji Kuswato, dan Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini.
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
