TRIBUN-VIDEO.COM - Taukah Tribunners untuk menjadi anggota legislatif di Tanah Air tidak ada yang gratis.

Bahkan biaya politik di negeri ini dinilai sangat mahal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan survei, dimana para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja harus memiliki dana sebesar Rp 20-30 miliar.

Sementara itu untuk jabatan tingkat gubernur harus memiliki dana Rp 100 miliar.

Lantas apa yang membuat mahalnya biaya politik saat pemilu di Indonesia?.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap penyebab mahalnya biaya politik tinggi adalah praktik politik uang.

Hal itu membuat kepala daerah maupun calon legislator mencari dana tambahan dari sponsor yang tentunya tidak gratis.

Alexander Marwata mengatakan biasanya pihak yang sering kali menjadi sponsor politisi, yakni seperti pengusaha atau kontraktor.

Jika calon tersebut menang, ada harapan agar mendapat proyek atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan dipermudah.

Akibatnya, permufakatan sponsor politik tersebut menyebabkan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, ia meminta agar penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP lebih kuat menegakkan hukum agar praktik uang dalam Pemilu bisa dicegah untuk menekan biaya politik yang tinggi.

Hal senada juga disampaikan Nurul Ghufron, bahwa kasus korupsi masih membayangi pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Menurutnya tantangan pemilu 2024 salah satunya politik transaksional.

Adanya jual beli kursi pencalonan dan suara pemilih masih dominan, membuat biaya politik sangat mahal.

Modus utama hadirnya korupsi politik itu sendiri, bisa berawal dari penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Selain itu, momen elektoral menjadi celah untuk pemanfaatan sarana/prasarana, akses publik, maupun dana pemerintah dalam berbagai bentuk untuk memenangkan elektoral.

Merujuk hal tersebut KPK merumuskan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi parpol untuk seluruh kader.

Sistem ini dibuat agar parpol menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, serta menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sistem ini mencakup kode etik, keuangan parpol, demokrasi internal parpol, rekrutmen, dan kaderisasi.

Adanya sistem ini diharapkan dapat mendorong tata kelola parpol yang berdasar dengan sistem demokrasi.

“SIPP diharapkan dapat menjaga marwah parpol dan menjadikan parpol sebagai pilihan publik dalam penyampaian aspirasi politik untuk membangun bangsa dan negara,” kata Nurul.

(Tribun-Video.com)

[ Ссылка ]

[ Ссылка ]

Host: Rima Anggi
Vp: Indra

#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews #politik
#pemilu2024 #kpu #bawaslu #kpk

свернуть