BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Menanggapi putusan Bawaslu Kalimantan Selatan yang menggugurkan laporannya terkait dugaan pelanggaran petahana yang terstruktur, sistematis, dan masif, selasa (10/11/2020).
Pelapor, Denny Indrayana menyayangkan Bawaslu hanya melihat satu peristiwa dugaan pelanggaran penyalahgunaan.
Denny menyayangkan Bawaslu tidak memperhitungkan dugaan penyalahgunaan bansos yang dilakukan sebelum petahana ditetapkan calon sehingga tidak memenuhi unsur masif.
Sementara ia menilai seluruh kejadian merupakan serangkaian kasus yang masif.
Ia juga menyayangkan sebab dengan dihentikannya kasus, Bawaslu tak bisa menelusuri lebih jauh bukti. Termasuk asal dana bansos yang dibagikan.
"Peristiwa yang kami laporkan itu hanya 1 yang terjadi setelah penetapan calon. Jadi kami telah melaporkan 100 lebih, tapi yang mereka bilang yang terjadi setelah penetapan calon hanya 1, mereka membicarakan pembagian sembako. Sedangkan yang 100 lebih itu sebelum penetapan calon, jadi tidak memenuhi syarat masif," terang Denny Indrayana, pelapor sekaligus Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2.
Denny menyebut hukum seolah menjadi zombie yang telah kehilangan ruh.
Ia juga mengaku akan melaporkan hasil sidang ke Bawaslu Republik Indonesia.
Sebelumnya tim kuasa hukum, Paman BirinMu juga telah menyangkal tudingan yang diarahkan ke petahana. Kuasa hukum menyebut bansos yang diberikan sahbirin merupakan dana pribadi.
