BOGOR, KOMPAS.TV - Penemuan kecurangan masih ditemukan dalam penerimaan peserta didik baru jalur zonasi.
Ratusan calon siswa SMP Negeri jalur zonasi di Bogor dicoret dari daftar karena terbukti curang.
Temuan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru membuat geram anggota DPR RI.
Komisi X DPR RI berencana memanggil Kemendikbud untuk mengatasi permasalaan penerimaan peserta didik baru jalur zonasi.
Komisi X DPR RI merinci sejumlah penyimpangan dalam sistem zonasi terjadi seperti memanipulasi data dan kartu keluarga, serta syarat usia membuat ketidakjujuran bagi calon peserta didik.
DPR menilai persentase jalur zonasi harus dikurangi dari 50% dan dialihkan ke jalur prestasi dan afirmasi.
Penyelesaian karut-marut jalur zonasi penerimaan peserta didik baru akan dibahas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wali Kota Bogor Bima Arya naik pitam usai menerima aduan alamat palsu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.
Sidak digelar dan ditemukan data yang tak sesuai.
Bima Arya juga memngecek data ke sekolah dan hasilnya Wali Kota Bogor mencoret 208 calon siswa dari daftar PPDB SMP karena data yag tak sesuai.
Sebelumnya dalam sidak Wali Kota Bogor sempat bertemu dengan seorang ibu yang anaknya tidak bisa masuk ke SMA Negeri 1 Bogor karena namanya tiba-tiba hilang dari daftar.
Seleksi berdasarkan jarak ini membuat sejumlah calon siswa berbuat curang untuk masuk ke sekolah favoritnya.
Fakta dilapangan banyak calon siswa yang menggunakan alamat palsu agar calon siswa rumahnya dekat dengan sekolah tak bisa mendaftar.
Salah satu sekolah di Bandung menambah satu syarat lain untuk mengantisipasi kecurang, yakni syarat tinggal di alamat yang tertera minimal satu tahun.
Selanjutnya Dinas Pendidikan Jawa Barat akan berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan untuk mengonfimasi data calon peserta didik baru guna menghindari kecurangan.
Baca Juga Kala Ganjar Sebut Pesan Jokowi Usai Resmikan Fasilitas Baru RSUD Dr Moewardi, Solo di [ Ссылка ]
Artikel ini bisa dilihat di : [ Ссылка ]
