Digadang murni menggunakan pembiayaan mandiri, tanpa membebankan kas negara, namun pada akhir 2021 skema pembiayaan kereta cepat berubah menjadi tanggungan APBN. Apalagi pembengkakan biaya mencapai lebih dari 114 triliun rupiah.
Fraksi PKS DPR RI pun mengajukan pembentukan pansus hak angket, atas sejumlah dugaan kejanggalan ini? Bram Herlambang membahasnya bersama Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Anggota Komisi VI DPR RI F.PKS Amin A K dan Direktur Center of Economic and Law Studies/ CELIOS, Bhima Yudistira.
