Laksamana Yudo Margono Di Setujui DPR RI Jadi Panglima TNI
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hal itu diputuskan usai Yudo menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
Keputusan itu diumumkan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sekaligus yang memimpin proses uji kelayakan tersebut.
"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI," kata Meutya mengetok palu tanda persetujuan.
Yudo memaparkan visi yang akan dijalankan jika dia menjadi Panglima TNI. Dia menyebut ada empat visi prioritas menuju TNI yang Patriot.
"Program prioritas menuju TNI yang Patriot, yaitu untuk mewujudkan visi TNI yang Patriot NKRI, ada empat visi prioritas," kata Yudo.
Visi Prioritas Yudo
Yudo Margono memaparkan visi yang akan dijalankan jika dia menjadi Panglima TNI. Dia menyebut ada empat visi prioritas menuju TNI yang Patriot.
"Program prioritas menuju TNI yang Patriot, yaitu untuk mewujudkan visi TNI yang Patriot NKRI, ada empat visi prioritas," kata Yudo dalam uji kelayakan di DPR RI, Jumat (2/12/2022).
Pertama, Yudo memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi hal yang peting bagi Yudo, bahkan ketika dia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
"Satu, mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul, yang setiap penugasan dilandasi oleh profesionalisme, dan jiwa yang tangguh," kata Yudo.
Selain itu, Yudo ingin agar ada kesiapan operasional satuan TNI, baik itu personel maupun alutsista, sehingga bisa segera digerakkan jika dibutuhkan.
"Dua meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alutsista, sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi, sehingga siap digerakkan kapan pun sesuai dengan kebutuhan," katanya.
Kemudian, hal ketiga adalah memperkuat operasi gabungan antar matra TNI. Secara dasar, sudah terbentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) sehingga visi tersebut bisa maksimal.
"Yang ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kogabwilhan TNI. Mengingat waktu itu, di dalam pembentukan Kogabwilhan TNI, di mana Kogabwilhan adalah efektivitas Kodal dari Panglima TNI, Kogabwilhan 1, 2, 3 akan menjadi pelaksanaan tugas Panglima TNI dalam melaksanakan operasi maupun latihan sesuai wilayah kerjanya yang nantinya akan memimpin Kotama-kotama ops sesuai dengan yang sudah dibantukan sesuai dengan wilayah kerjanya," ucapnya.
Kemudian, yang terakhir adalah soal reformasi birokrasi dan kultur TNI, sehingga bisa menunjang tugas dan tanggung jawab TNI.
"Empat memantapkan implementasi reformasi wilayah birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI," ujarnya.(Detik)
